Dana Tanggap Darurat Merapi Habis

SLEMAN – Ini kabar kurang menyenangkan bagi para korban Merapi. Dana tanggap darurat bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban Merapi sudah habis. Padahal, program penanggulangan bencana Merapi belum sepenuhnya rampung. Masih banyak pengungsi yangtinggal di barak-barak pengungian. Program normalisasi sungai juga belum selesai dan ancaman banjir lahar dingin juga masih mengintai.
“Saat ini dana bantuan BNPB sudah habis. Besok (hari ini, Red) seluruh SKPD terkait akan dikumpulkan untuk membahas masalah ini,” ungkap Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Sleman Samsidi, kemarin (30/3).
Seperti diketahui, untuk program tanggap darurat bencana Merapi, BNPB mengucurkan dana sekitar Rp 50 Miliar. Dana ini turun pada Desember 2010 lalu. Sejak itu pula dana tersebut sudah dialokasikan ke berbagai pos. Diantaranya untuk kebutuhan pengungsi berupa logistik dan sejenisnya Rp 6,9 miliar, penggantian ternak sapi korban Merapi Rp 23 miliar, program padat karya pembersihan tanaman salak Rp 2,5 miliar, dan dana untuk normalisasi Rp 1,9 miliar.
”Dana tersebut sudah ‘bersih’ dan tak bersisa. Padahal, kebutuhan dana untuk mengurusi bencana Merapi termasuk bencana akibat lahar dingin ini masih sangat banyak,” urainya. .
Kini, lanjut Samsidi, Pemkab Sleman hanya memiliki dana dari pos dana tak terduga APBD 2011 sebesar Rp 4,7 miliar. Dana tersebut saat ini menjadi satu-satunya kekuatan untuk bergerak menangani masalah bencana yang masih ada. “Tapi dana Rp 4,7 miliar ini pun sedianya bisa sepenuhnya untuk penanganan bencana Merapi. Kami tetap harus mengalokasikan untuk biaya lain tak terduga seperti bencana angin ribut atau lainnya,” imbuh Samsidi.
Hanya, meski anggaran merapi telah habis, Samsidi mengungkapkan telah mencarikan solusi. Pemkab telah mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membahas masalah ini. Setiap SKPD juga telah dimintai rincian mengenai dana yang masih dibutuhkan untuk penanganan Merapi. ”Rencananya kami akan mengajukan permohonan dana bantuan lagi ke Pemprov DIJ ataupun ke pusat,” paparnya.
Sebenarnya, kata Samsidi, Pemkab Sleman juga masih memiliki dana penanganan Merapi dari masyarakat. Namun, dana bantuan masyarakat itu sebagian besar sifatnya adalah amanah. Dalam artian, mereka memberikan sejumlah dana dengan syarat untuk pembangunan gedung sekolah, masjid, atau infrastruktur umum lainnya. ”Jadi sifatnya berbeda sehingga dana tersebut tidak bisa diandalkan untuk penanganan bencana Merapi,” terangnya.
Minimnya dana tanggap darurat ini menimbulkan kegelisahan bagi SKPD yang terkait langsung. Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman Widi Sutikno mengaku menyayangkan kondisi ini. Apalagi, ancaman bencana masih mengintai warga di lereng Merapi.
“Program normalisasi juga masih harus dilanjutkan. Meski tugas ini merupakan tanggung jawab BBWSSO, tapi kami tetap tidak bisa lepas tangan, mengingat pekerjaan itu dilakukan di wilayah Sleman,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral (SDAEM) Sleman Widi Sutikno. (nis)